JAKARTA WAHDAHEDU.COM — Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkuat tata kelola dan sertifikasi aset wakaf nasional agar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi umat. Pengembangan wakaf produktif diarahkan untuk mendukung UMKM, memperkuat kemandirian lembaga pendidikan keagamaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sekaligus Ketua BWI, Kamaruddin Amin, mengatakan bahwa aset wakaf selama ini berperan penting dalam pembangunan sarana ibadah, pendidikan Islam, dan layanan sosial. Ke depan, pemanfaatan aset tersebut akan diperluas melalui pengelolaan ekonomi produktif yang terintegrasi dengan ekosistem keuangan syariah.
Menurut Kamaruddin, pengembangan wakaf produktif menjadi penting karena jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses pembiayaan, keterbatasan infrastruktur produksi, penguasaan teknologi, hingga perluasan pasar.
“Tujuan utama kita bukan sekadar meningkatkan volume dana wakaf, melainkan menyalurkan dana tersebut secara strategis menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terukur,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengelolaan wakaf perlu diarahkan dari sekadar penghimpunan dana menuju transformasi ekonomi, dari akumulasi aset menuju pemanfaatan produktif, serta dari distribusi karitatif menuju pembangunan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan The Second Global Conference on Waqf Development 2026 (GLOW), bertema Advancing Inclusive Productive Waqf for Global Economic Resilience, di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Wakaf Produktif untuk UMKM dan Pendidikan Islam
Kamaruddin menjelaskan, kolaborasi antara lembaga pengelola wakaf, institusi pendidikan keagamaan, lembaga keuangan syariah, dan koperasi dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lahan wakaf, misalnya, dapat dikelola untuk menyediakan fasilitas usaha bagi UMKM dan komunitas. Sementara itu, hasil investasi wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk membiayai program kewirausahaan. Lembaga pendidikan berbasis wakaf juga berpeluang mengembangkan pelatihan keterampilan vokasi sesuai kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.
Pengembangan tersebut diharapkan memperluas manfaat wakaf, sehingga tidak hanya menopang pembangunan fasilitas keagamaan, tetapi juga membuka peluang usaha, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Indonesia juga memiliki instrumen inovatif yang menghubungkan keuangan sosial Islam dengan sistem keuangan modern, antara lain Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).
Kedua instrumen tersebut dikembangkan untuk memperluas pemanfaatan wakaf uang dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian pokok aset wakaf.
Kamaruddin turut menyoroti posisi Indonesia yang berada di peringkat keempat dunia dalam indikator ekonomi Islam secara keseluruhan berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2025. Capaian tersebut, menurutnya, perlu diperkuat melalui inovasi dan perluasan inklusi keuangan sosial.
Lima Prioritas Penguatan Tata Kelola Wakaf
Untuk memastikan pengembangan wakaf produktif berjalan secara profesional dan berkelanjutan, Kemenag bersama BWI mendorong lima prioritas strategis.
Pertama, penguatan kapasitas dan sertifikasi nazhir. Nazhir sebagai pihak yang mengelola aset wakaf perlu memiliki kompetensi profesional melalui pelatihan, sertifikasi, penguatan kelembagaan, serta evaluasi kinerja secara berkala.
Kedua, pengembangan proyek wakaf produktif yang layak dibiayai. Kolaborasi antara nazhir, lembaga keuangan syariah, investor, pemerintah, dan mitra pembangunan diperlukan agar aset wakaf potensial dapat dikembangkan menjadi proyek produktif yang berkelanjutan.
Ketiga, integrasi keuangan komersial dan sosial syariah. Sinergi kedua sektor diharapkan memperluas sumber pendanaan dan meningkatkan dampak ekonomi, dengan tetap menjaga perlindungan aset wakaf serta kepatuhan terhadap regulasi.
Keempat, transformasi digital dan penguatan data wakaf. Digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, keterukuran kinerja, dan integrasi pengelolaan aset wakaf nasional.
Kelima, perluasan kemitraan nasional dan global. Kerja sama antarlembaga wakaf perlu diperkuat melalui pertukaran praktik terbaik, pengembangan inovasi, dan penyempurnaan kerangka regulasi.
Lima prioritas tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pengelolaan wakaf yang lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari penguatan sinergi filantropi Islam, pembukaan konferensi GLOW 2026 juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretaris BWI Anas Nasikhin dan Sekretaris Utama BAZNAS RI Subhan Cholid. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi umat.
Lebih dari 522 Ribu Bidang Tanah Wakaf Tersebar di Indonesia
Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ibrahim mengungkapkan, Indonesia memiliki lebih dari 522.000 bidang tanah wakaf dengan luas sekitar 277.000 hektare. Hingga pertengahan 2026, sekitar 58,7 persen dari bidang tanah tersebut telah memiliki sertifikat resmi.
Data ini menunjukkan pentingnya percepatan sertifikasi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat fondasi pengembangan aset wakaf produktif.
Dari sisi wakaf uang, penghimpunan nasional juga menunjukkan peningkatan. Akumulasi dana wakaf uang naik dari Rp819 miliar pada 2020 menjadi hampir Rp3 triliun pada pertengahan 2024. Angka tersebut masih jauh dibandingkan estimasi potensi wakaf uang nasional yang mencapai Rp180 triliun per tahun.
Besarnya potensi tersebut membuka peluang bagi pengembangan program sosial dan ekonomi yang lebih luas, selama didukung tata kelola yang baik, pengelolaan profesional, dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.
Untuk mendukung penguatan tata kelola, Bank Indonesia bersama Islamic Development Bank (IsDB) turut berkontribusi dalam penyusunan Waqf Core Principles (WCP), yang menjadi rujukan standar tata kelola dan ketahanan kelembagaan wakaf di tingkat internasional.
Ibrahim menegaskan, penguatan wakaf membutuhkan keselarasan antara sektor riil, keuangan komersial, dan keuangan sosial syariah, disertai infrastruktur data yang kredibel serta upaya menjaga kepercayaan publik.
Dengan tata kelola yang transparan dan produktif, wakaf diharapkan dapat berfungsi sebagai patient capital, yakni sumber pembiayaan berorientasi jangka panjang yang membantu menjaga keberlanjutan pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat.
Penguatan ekosistem tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjadikan wakaf tidak hanya sebagai instrumen ibadah dan filantropi, tetapi juga sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber : kemenag.go.id
